 |
| Tarwijo, S.E., M.M. Dosen Universitas Pamulang. (Foto: Dok/Ist). |
Nalar rakyat, Kolom - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu menjadi isu yang sensitif di Indonesia. Tidak hanya karena BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, tetapi juga karena dampaknya yang sangat luas terhadap aktivitas ekonomi, biaya transportasi, harga barang, hingga daya beli masyarakat. Ketika BBM naik, hampir seluruh sektor ikut merasakan dampaknya.
Pada Juni 2026, masyarakat kembali dihadapkan pada kenyataan pahit setelah terjadi penyesuaian harga beberapa jenis BBM nonsubsidi. Harga Pertamax mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau naik sekitar 32 persen. Kenaikan ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. (Reuters)
Bagi sebagian kalangan, kenaikan ini dianggap sebagai konsekuensi logis dari gejolak harga minyak dunia dan meningkatnya beban fiskal negara. Namun bagi masyarakat, terutama kelas menengah dan pelaku usaha kecil, kenaikan BBM berarti bertambahnya tekanan ekonomi yang sudah dirasakan sejak beberapa tahun terakhir.
BBM dan Nadi Perekonomian Nasional
BBM merupakan salah satu komponen strategis dalam aktivitas ekonomi. Hampir seluruh proses produksi dan distribusi barang bergantung pada energi.
Ketika harga BBM naik, biaya transportasi otomatis meningkat. Kenaikan biaya transportasi kemudian berdampak pada biaya logistik. Selanjutnya biaya logistik memengaruhi harga kebutuhan pokok, bahan pangan, hingga jasa pelayanan masyarakat. Efek berantai inilah yang sering disebut sebagai multiplier effect atau efek domino ekonomi.
Dalam konteks ini, kenaikan BBM bukan hanya persoalan energi, melainkan persoalan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Tarwijo, S.E., M.M. menilai bahwa setiap kenaikan BBM harus dilihat secara komprehensif.
"Persoalan utamanya bukan hanya harga BBM yang naik, tetapi bagaimana kenaikan tersebut memengaruhi daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha kecil."
Mengapa Harga BBM Naik?
Secara ekonomi, terdapat beberapa faktor yang mendorong kenaikan harga BBM.
1. Kenaikan Harga Minyak Dunia
Ketidakpastian geopolitik global menyebabkan harga minyak mentah dunia mengalami fluktuasi tinggi. Kondisi ini meningkatkan biaya impor energi yang harus ditanggung pemerintah maupun badan usaha energi.
2. Tekanan Nilai Tukar Rupiah
Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan biaya impor minyak semakin mahal. Karena sebagian kebutuhan energi masih bergantung pada pasar internasional, perubahan kurs sangat memengaruhi harga BBM domestik.
3. Beban Subsidi Energi
Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan APBN. Kenaikan harga minyak dunia menyebabkan anggaran subsidi energi meningkat tajam sehingga pemerintah harus mengambil langkah penyesuaian agar beban fiskal tidak semakin berat.
Dampak Langsung Terhadap Masyarakat
Kelompok pertama yang merasakan dampak kenaikan BBM adalah rumah tangga.
Pengeluaran bulanan meningkat karena biaya transportasi bertambah. Masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi harus mengalokasikan dana lebih besar untuk mobilitas sehari-hari.
Selain itu, harga kebutuhan pokok berpotensi mengalami kenaikan akibat meningkatnya biaya distribusi barang. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi kemampuan konsumsi masyarakat.
Bagi keluarga dengan pendapatan tetap, kenaikan BBM menjadi tantangan yang tidak mudah.
Mereka harus melakukan berbagai penyesuaian seperti:
- Mengurangi pengeluaran rekreasi.
- Menunda pembelian barang sekunder.
- Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
- Menyusun ulang prioritas keuangan keluarga.
Ancaman bagi Kelas Menengah
Dalam beberapa tahun terakhir, kelas menengah Indonesia menghadapi tekanan yang cukup berat.
Kenaikan harga pangan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta berbagai kebutuhan hidup lainnya membuat ruang konsumsi semakin sempit.
Kenaikan harga Pertamax diperkirakan akan semakin menekan kelompok ini karena mayoritas pengguna Pertamax berasal dari kalangan menengah perkotaan.
Tarwijo, S.E., M.M. menilai bahwa kelas menengah merupakan kelompok yang sering luput dari perhatian kebijakan.
Mereka tidak menerima bantuan sosial secara langsung, tetapi juga harus menghadapi kenaikan biaya hidup yang terus terjadi.
Apabila daya beli kelas menengah terus menurun, maka konsumsi domestik yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dapat melemah.
UMKM di Tengah Kenaikan BBM
Sektor UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.
Namun kelompok ini juga sangat rentan terhadap kenaikan biaya operasional.
Beberapa dampak yang dirasakan UMKM antara lain:
Meningkatnya Biaya Distribusi
Usaha kuliner, perdagangan, dan jasa pengiriman harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk transportasi.
Margin Keuntungan Menyusut
Banyak UMKM tidak dapat langsung menaikkan harga produk karena khawatir kehilangan pelanggan.
Penurunan Permintaan
Ketika daya beli masyarakat menurun, permintaan terhadap produk UMKM juga berpotensi berkurang.
Tarwijo menegaskan bahwa UMKM membutuhkan dukungan nyata berupa akses pembiayaan murah, pelatihan efisiensi bisnis, dan penguatan pemasaran digital agar mampu bertahan menghadapi gejolak ekonomi.
Inflasi dan Efek Domino Ekonomi
Kenaikan BBM sering dikaitkan dengan inflasi.
Meskipun pemerintah menilai dampak kenaikan BBM nonsubsidi terhadap inflasi relatif terbatas, banyak pengamat memperkirakan tetap akan muncul efek lanjutan melalui biaya logistik dan distribusi barang.
Dalam praktiknya, masyarakat biasanya merasakan kenaikan harga secara bertahap.
Mulai dari:
- Tarif transportasi.
- Harga bahan makanan.
- Ongkos pengiriman barang.
- Biaya jasa.
Akumulasi dari berbagai kenaikan tersebut pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat.
Perlukah BBM Naik?
Pertanyaan ini selalu menimbulkan perdebatan.
Dari sisi ekonomi makro, pemerintah harus menjaga kesehatan fiskal negara. Subsidi energi yang terlalu besar dapat mengurangi ruang anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Namun dari sisi sosial, kenaikan BBM dapat memperburuk kondisi masyarakat yang masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi.
Karena itu kebijakan energi harus mempertimbangkan keseimbangan antara:
- Keberlanjutan fiskal.
- Keadilan sosial.
- Stabilitas ekonomi.
- Perlindungan masyarakat rentan.
Solusi yang Perlu Ditempuh
Menurut Tarwijo, S.E., M.M., terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan.
1. Memperkuat Transportasi Publik
Masyarakat perlu memiliki alternatif transportasi yang murah, nyaman, dan efisien.
2. Mendorong Energi Alternatif
Ketergantungan terhadap BBM harus dikurangi melalui pengembangan energi terbarukan.
3. Memberikan Insentif bagi UMKM
Subsidi bunga, pelatihan digitalisasi, dan kemudahan akses modal dapat membantu UMKM bertahan.
4. Menjaga Stabilitas Harga Pangan
Pemerintah perlu memastikan rantai distribusi pangan tetap berjalan dengan baik sehingga dampak inflasi dapat ditekan.
5. Edukasi Pengelolaan Keuangan
Masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan agar mampu menghadapi perubahan kondisi ekonomi.
Pelajaran dari Kenaikan BBM
Kenaikan BBM kembali mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam sektor energi.
Ketergantungan pada minyak bumi membuat ekonomi nasional rentan terhadap gejolak global.
Di sisi lain, peristiwa ini juga menjadi momentum untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berbasis energi alternatif.
Sebagian masyarakat mulai beralih ke transportasi umum, menggunakan kendaraan yang lebih hemat energi, dan lebih cermat dalam mengelola pengeluaran rumah tangga.
Perubahan perilaku tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mampu beradaptasi, meskipun membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat.
Kenaikan BBM pada tahun 2026 bukan sekadar persoalan harga energi, tetapi cerminan tantangan ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia. Kenaikan harga Pertamax lebih dari 30 persen menjadi sinyal bahwa dinamika global dan tekanan fiskal domestik semakin memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Menurut Tarwijo, S.E., M.M., kebijakan energi harus ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal negara dan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan menghadapi kenaikan BBM tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kemampuan masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk beradaptasi, berinovasi, dan membangun ketahanan ekonomi yang lebih kuat di masa depan.
*) Penulis adalah Tarwijo, S.E., M.M. Dosen Universitas Pamulang.
