 |
| Devid Saputra, Universitas Pamulang & UIN Raden Intan Lampung. (Foto: Dok/Ist). |
Nalarrakyat, Kolom - Selama bertahun-tahun, laporan Environmental, Social, and Governance (ESG) di sektor telekomunikasi Indonesia lebih banyak diperlakukan sebagai kewajiban administratif: dokumen yang disusun menjelang rapat umum pemegang saham, lalu disimpan rapi di laci kepatuhan. Namun perkembangan terbaru di industri menunjukkan bahwa pandangan itu perlu segera dikoreksi. ESG bukan lagi sekadar biaya kepatuhan (cost of compliance), melainkan mulai bertransformasi menjadi salah satu sumber keunggulan bersaing yang menentukan siapa yang bertahan dalam gelombang konsolidasi industri.
Setidaknya ada empat gelombang disrupsi besar yang tengah mengubah topologi industri telekomunikasi nasional: akselerasi 5G, konsolidasi antaroperator melalui merger dan akuisisi, penetrasi kecerdasan buatan pada jaringan (edge AI), serta tekanan ESG yang datang dari investor global dan mitra korporasi. Dari keempatnya, tekanan ESG kerap dianggap paling “lunak” karena dampaknya tidak terasa instan pada laporan laba rugi kuartalan. Padahal, justru di titik inilah letak kekeliruan cara pandang banyak pelaku industri.
Data lapangan menunjukkan arah yang berbeda. Salah satu operator infrastruktur menara nasional, misalnya, berhasil mengubah jaringan fiber optik sepanjang lebih dari 57 ribu kilometer menjadi aset yang memenuhi kriteria VRIO secara menyeluruh yakni valuable, rare, inimitable, dan organized, justru karena dikelola dengan standar tata kelola dan keberlanjutan yang ketat, bukan semata karena panjang kabelnya. Aset fisik yang sama, jika dikelola tanpa disiplin ESG, tidak otomatis menghasilkan keunggulan yang sama.
Ada tiga alasan mengapa ESG kini layak dibaca sebagai protokol tata kelola strategis, bukan sekadar kegiatan corporate social responsibility yang berdiri sendiri.
Pertama, ESG memengaruhi biaya modal (cost of capital) secara langsung. Investor institusi dan lembaga pembiayaan internasional kini menjadikan skor ESG sebagai salah satu variabel penentu suku bunga pinjaman dan penilaian risiko. Operator dengan tata kelola lingkungan dan sosial yang lemah akan menghadapi biaya pendanaan yang lebih mahal dibanding kompetitornya, terlepas seberapa besar aset fisik yang mereka miliki.
Kedua, ESG menjadi syarat masuk (gatekeeping requirement) untuk kontrak korporasi bernilai besar, khususnya di segmen enterprise dan business-to-business. Semakin banyak korporasi multinasional yang mewajibkan mitra penyedia jaringan mereka memenuhi standar keberlanjutan tertentu sebelum kontrak dapat diteken. Operator yang mengabaikan ESG secara perlahan akan tersingkir dari segmen bisnis paling menguntungkan ini.
Ketiga, dari sisi manajerial dan operasional, disiplin ESG memaksa perusahaan melakukan audit aset secara berkala dan objektif menggunakan kerangka seperti VRIO, alih-alih terus menambah belanja modal secara reaktif. Praktik baik yang mulai terlihat di sejumlah operator adalah menjalankan audit VRIO rutin sebelum menyetujui belanja infrastruktur baru, memastikan setiap investasi node fisik benar-benar menghasilkan keunggulan yang unik dan sulit ditiru, bukan sekadar menambah kapasitas nominal.
Namun demikian, penerapan ESG di industri ini masih menghadapi tantangan nyata. Investasi pada perangkat keras dan kecerdasan buatan yang masif kerap tidak diimbangi dengan pengembangan talenta yang memadai untuk mengoperasikannya secara bertanggung jawab. Ketimpangan antara kecepatan investasi teknologi dan kesiapan sumber daya manusia berisiko membuat komitmen ESG berhenti pada tataran deklaratif, tanpa implementasi yang substantif di lapangan.
Bagi regulator, temuan ini semestinya menjadi dasar untuk mendorong pelaporan ESG sektor telekomunikasi yang lebih terstandardisasi dan dapat diverifikasi, sehingga tidak berhenti menjadi materi pencitraan korporasi. Bagi manajemen operator, pesannya lebih tegas lagi: ESG yang dikelola secara serius akan menurunkan biaya modal, membuka akses ke kontrak enterprise bernilai tinggi, dan memperkuat posisi tawar perusahaan di tengah gelombang konsolidasi industri. Sebaliknya, ESG yang diperlakukan sebagai formalitas hanya akan menjadi beban administratif yang tidak memberi nilai tambah apa pun.
Di tengah industri yang sedang mendefinisikan ulang sumber keunggulan bersaingnya, satu hal menjadi semakin jelas: keberlanjutan bukan lagi pelengkap strategi bisnis telekomunikasi, melainkan bagian inti dari strategi itu sendiri.
*) Devid Saputra, Universitas Pamulang & UIN Raden Intan Lampung.
