Perspektif Pancasila sebagai Arah Kebijakan Kota Tangguh Banjir di Surabaya

Ilustrasi - (Sumber: AI).

Nalarrakyat, Opini - Banjir bukan sekadar soal drainase. Di balik genangan air yang rutin melanda Surabaya, tersimpan persoalan sosial, ketimpangan akses informasi, dan lemahnya kesadaran kolektif — yang justru bisa dijawab oleh nilai-nilai Pancasila.

Setiap musim hujan tiba,. Surabaya, dengan ketinggian rata-rata hanya 3–6 meter di atas permukaan laut, memang rentan terhadap genangan. Kerentanan ini sejatinya bisa ditekan bila penanganannya tidak lagi sekadar menunggu banjir datang, lalu bergerak — melainkan direncanakan jauh sebelum air naik.

Mengapa Pancasila relevan untuk urusan banjir?

Pertanyaan ini mungkin terdengar janggal. Apa hubungan ideologi negara dengan genangan air di jalan kampung? Jawabannya: sangat erat. Pancasila bukan hanya teks di lembar pembukaan UUD, melainkan panduan nilai yang mengatur cara kita hidup bersama — termasuk dalam menghadapi bencana.

Sila Ketiga mendorong gotong royong dan solidaritas antarwarga. Sila Keempat menuntut pengambilan keputusan yang partisipatif dan musyawarah. Sila Kelima mengamanatkan bahwa manfaat kebijakan harus dirasakan secara merata — termasuk oleh warga lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang tidak punya akses ke gawai.

Tiga pilar kebijakan alternatif

Berdasarkan wawancara dengan warga terdampak, aparat kelurahan, dan akademisi, serta observasi lapangan di kawasan rawan banjir Surabaya, penelitian ini mengusulkan tiga kebijakan alternatif yang saling melengkapi:

Komunitas Tanggap Banjir (KTB)

Sila 3 & 4

Unit kesiapsiagaan berbasis RT/RW untuk koordinasi evakuasi, pendataan warga rentan, dan penghubung ke BPBD.

Teknologi Inklusif

Sila 5

Sensor air + sirine otomatis, peta risiko GIS interaktif, dan smart drainage yang dikendalikan BPBD secara real-time.

Edukasi Mitigasi Berkelanjutan

Sila 2

Integrasi materi mitigasi bencana ke kurikulum SD–SMP di wilayah rawan banjir, plus pelatihan nonformal.

Mengapa pendekatan komunitas jadi kunci?

Hasil wawancara mengungkap kenyataan yang memprihatinkan: saat banjir tiba, warga cenderung bertindak sendiri-sendiri. Tidak ada sistem koordinasi yang jelas di tingkat RT/RW. Padahal, kecepatan respons kolektif adalah yang paling menentukan seberapa besar kerugian yang bisa dicegah.

Komunitas Tanggap Banjir (KTB) yang dibentuk melalui musyawarah warga bukan sekadar struktur organisasi — ia adalah wujud nyata nilai gotong royong yang diamanatkan Sila Ketiga. Program pendukungnya mencakup simulasi evakuasi tahunan dan penguatan peran Dasawisma sebagai jaringan sosial terkecil yang sudah eksis di masyarakat.

Teknologi yang tidak meninggalkan siapa pun

Observasi lapangan menunjukkan bahwa sistem peringatan dini banjir di sebagian besar wilayah terdampak masih mengandalkan platform digital — yang tidak bisa diakses oleh semua warga. Inilah ketimpangan informasi yang bertentangan langsung dengan Sila Kelima.

Solusinya bukan melarang teknologi, melainkan merancangnya secara inklusif. Sensor ketinggian air yang terhubung ke sirine otomatis di tingkat RT memastikan peringatan dini sampai ke telinga semua orang — termasuk yang tidak memiliki smartphone. Peta risiko banjir digital berbasis GIS yang bisa diakses publik melengkapi sistem ini dengan informasi jalur evakuasi dan lokasi posko.

Menanam kesadaran sejak bangku sekolah

Kajian pustaka dan wawancara dengan akademisi sama-sama menunjukkan: rendahnya kesadaran mitigasi bencana adalah akar yang sering diabaikan. Banyak warga tidak tahu cara menyiapkan tas darurat, prosedur evakuasi, atau cara melindungi dokumen penting. Ini bukan kegagalan individu — ini adalah kegagalan sistem edukasi.

Mengintegrasikan materi mitigasi bencana ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah di kawasan rawan banjir adalah investasi jangka panjang. Generasi yang terdidik dalam kesiapsiagaan bencana akan tumbuh menjadi agen perubahan — warga yang tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga membantu tetangganya.

Selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs):

·         SDG 9 — Inovasi Infrastruktur

·         SDG 13 — Perubahan Iklim

·         SDG 17 — Kemitraan Multipihak 

Kesimpulan: Banjir Bukan Sekadar Bencana, tetapi Tantangan Bersama

Banjir di Surabaya adalah persoalan yang kompleks, tetapi bukan tanpa solusi. Kuncinya bukan sekadar membangun infrastruktur baru, melainkan membangun cara kita bersikap sebagai bangsa — dengan solidaritas (Sila 3), musyawarah (Sila 4), kemanusiaan (Sila 2), dan keadilan (Sila 5) sebagai pondasinya.

Tiga kebijakan alternatif — komunitas tanggap banjir, teknologi inklusif, dan edukasi berkelanjutan — bukan usulan yang berangkat dari ruang hampa. Ia berangkat dari data lapangan, dari suara warga yang terdampak, dan dari nilai-nilai yang sudah lama kita anut namun belum sepenuhnya kita wujudkan.

*) Penulis adalah Ihtada Haqi Prasetyo, Adithya Ananda Erdoansyah, Sulthoni Prima Rafasya, Muhammad Zacky Hafiansyah, Keysha Azzahra Putri, dan Achmad Zidane Fatih Ramadhan, Mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri Telkom University Surabaya.