Nalar Rakyat, Makassar, 18 Desember 2025 – Sebuah langkah sinergi antara dunia akademisi dan ranah politik daerah diwujudkan melalui penyerahan dokumen Policy Brief oleh tim peneliti STIE YPUP Makassar kepada legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ketua Tim Peneliti, Harry Yulianto, secara resmi menyerahkan dokumen berjudul “Transformasi Digital UMKM Kerajinan Tradisional Sulawesi Selatan: Strategi Hybrid Berbasis Kearifan Lokal” kepada Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Sulsel, Zulfikar Limolang, di Kantor DPW PKB Sulawesi Selatan, Kamis siang (18/12/2025).
Penyerahan
dokumen yang berisikan hasil analisis dan rekomendasi konkret, menandai
dimulainya sebuah kemitraan strategis untuk menjembatani temuan ilmiah dengan
aksi kebijakan. Harry Yulianto menyatakan, Policy
Brief ini merupakan hasil dari kajian yang tidak hanya mendiagnosis
masalah, tetapi juga menawarkan strategi yang dapat diimplementasikan. “Kami
percaya bahwa penelitian tidak boleh berhenti di kampus. Namun, harus melangkah
ke luar kampus di mana kebijakan dirumuskan, untuk memberikan pertimbangan yang
berbasis bukti ilmiah kepada legislator,” ujarnya.
Dokumen
Policy Brief mengusung pendekatan
inovatif Quintuple Helix, yang
menekankan kolaborasi lima pilar, yakni: pemerintah, akademisi, komunitas adat,
pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Rekomendasi utamanya berfokus pada empat
strategi: penguatan literasi digital berbasis budaya, pemerataan infrastruktur,
penguatan kolaborasi multipihak, dan pengembangan platform digital lokal.
Zulfikar
Limolang menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan bahwa rekomendasi dari
akademisi sangat dibutuhkan untuk menyusun kebijakan yang presisi dan berdampak
luas. “FPKB mengapresiasi kontribusi nyata dari sivitas akademika. Dokumen ini
akan kami jadikan bahan pertimbangan utama, dalam pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) yang akan masuk dalam Prolegda tahun depan,”
tegasnya.
Acara
yang dihadiri juga oleh sejumlah tenaga ahli DPRD Sulsel ini berlangsung dalam
suasana diskusi yang dinamis. Beberapa peserta menyampaikan pertanyaan mendalam
terkait mekanisme pengawasan, serta strategi melibatkan generasi muda.
Menanggapi hal tersebut, ketua tim peneliti yang juga beranggotakan Rohani dan
Jumarti, memaparkan bahwa Policy Brief
telah dilengkapi dengan rancangan implementasi bertahap, termasuk pilot project di beberapa kluster
kerajinan serta draft peraturan pendukung seperti Rancangan Peraturan Gubernur
(Pergub).
Kegiatan
ini diharapkan menjadi preseden baik bagi kolaborasi serupa di masa depan, di
mana produk-produk ilmiah pemikiran dari kampus dapat secara sistematis
menyentuh dan mempengaruhi proses legislasi. Dengan demikian, jarak antara
menara gading akademisi dan gelanggang politik praktis dapat dipersempit, untuk
bersama-sama membangun kebijakan yang lebih ilmiah, kontekstual, dan berpihak
pada pelestarian budaya maupun pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Sulawesi
Selatan, pungkas Harry.