![]() |
| Anak Baduy Tidak Bersekolah, Bukan Berati Tidak Berpendidikan |
Penulis: Liza Dwi Eftiza Khairunniza, S.Pd., M.Pd
Nalar Rakyat, Jakarta - Pada Juni 2026, pemerintah meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Merujuk Dasbor Anak Tidak Sekolah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026, jumlah anak tidak sekolah mencapai 3.966.858 orang. Sebanyak 1.913.633 di antaranya belum pernah bersekolah sama sekali, 986.755 putus sekolah, dan 1.066.470 lulus tetapi tidak melanjutkan. Komitmen negara untuk menjangkau mereka patut didukung. Namun, ada satu pertanyaan yang perlu diajukan: apakah anak yang tidak bersekolah selalu berarti anak yang tidak berpendidikan?
Pertanyaan itu muncul ketika saya mengingat penelitian saya di Baduy Dalam, Kabupaten Lebak, Banten. Bagi masyarakat Baduy Dalam, sekolah formal bertentangan dengan aturan adat. Anak-anak di sana memang tidak duduk di bangku sekolah. Namun, selama di sana, saya justru menyaksikan proses pendidikan yang berlangsung setiap hari. Saya mewawancarai tokoh adat dan warga, serta mengamati keseharian mereka di ladang, di rumah, dan dalam interaksi antara orang tua dan anak.
Anak-anak perempuan belajar menenun dari ibu dan nenek mereka. Mereka belajar memilih benang, menyiapkannya, lalu menenun dengan pola tradisional. Yang diajarkan bukan hanya keterampilan tangan, melainkan juga makna. Kain hitam dan putih, misalnya, melambangkan kesederhanaan dan keseimbangan hidup, nilai inti masyarakat Baduy.
Anak-anak laki-laki belajar bercocok tanam di huma, ladang tradisional mereka. Mereka diajari mengolah tanah tanpa merusaknya, membaca musim, dan memilih tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah. Sejak kecil, anak-anak juga belajar memakai dedaunan untuk mandi dan siwak untuk membersihkan gigi. Semua itu adalah pelajaran tentang hidup selaras dengan alam.
Nilai-nilai sosial pun diwariskan dengan cara yang sama. Gotong royong, hormat kepada sesepuh, dan kepatuhan pada aturan adat tidak diajarkan lewat buku, tetapi lewat teladan orang tua dan tokoh adat, serta keterlibatan anak dalam kegiatan bersama, seperti membangun rumah atau menyelenggarakan upacara adat.
Ini adalah pendidikan dalam arti yang sesungguhnya. Ada nilai yang diwariskan, ada cara mengajarkannya, dan ada guru yang menjadi teladan. Bedanya, kelasnya adalah rumah, ladang, dan kehidupan sehari-hari. Kurikulumnya memang tidak tertulis, tetapi dijalankan dengan konsisten dari generasi ke generasi. Hasilnya terlihat jelas: tradisi yang bertahan selama berabad-abad di tengah perubahan zaman.
Menariknya, apa yang kini dikejar sekolah formal sudah lama dijalani masyarakat Baduy. Lewat pendekatan Pembelajaran Mendalam, pemerintah ingin pembelajaran menjadi bermakna, yaitu terhubung dengan kehidupan nyata siswa. Di Baduy, belajar dan hidup memang tidak pernah terpisah. Anak belajar menenun karena kain itu akan mereka pakai. Anak belajar bertani karena dari ladang itulah keluarga mereka makan.
Pendidikan adat juga membekali anak menghadapi perubahan. Masyarakat Baduy menerima sebagian unsur dari luar, seperti makanan dan uang, tetapi menetapkan batas yang tegas. Pakaian adat, upacara, dan prinsip spiritual tidak bisa ditawar. Anak-anak bahkan diberi kebebasan memilih untuk tetap tinggal di komunitas atau tidak. Bekal nilai yang ditanamkan sejak kecil membuat mereka memahami siapa diri mereka sebelum mengambil keputusan itu. Di tengah derasnya arus globalisasi, banyak sekolah kita justru kesulitan menanamkan pegangan seperti ini.
Tentu ada yang berpendapat bahwa setiap anak Indonesia tetap berhak atas sekolah formal agar tidak tertinggal, setidaknya dalam membaca, menulis, dan berhitung. Pendapat ini tidak keliru, karena hak atas pendidikan dijamin konstitusi. Namun, pemenuhan hak itu tidak semestinya dilakukan dengan memaksa atau memandang rendah pendidikan adat. Perubahan yang dipaksakan dari luar justru bisa merusak tatanan yang selama ini menjaga mereka. Sebagian masyarakat Baduy Luar sendiri mulai mengenal sekolah formal. Ini menunjukkan bahwa perubahan bisa tumbuh dari dalam, dengan cara dan waktu mereka sendiri.
Selain itu, pelaksanaan Perpres 3/2026 perlu membedakan anak yang benar-benar tidak mendapat pendidikan dengan anak yang dididik melalui sistem adat. Pendekatan kepada masyarakat adat sebaiknya dilakukan lewat dialog dengan lembaga adat, bukan sekadar mengejar angka. Jika suatu hari masyarakat adat menginginkan layanan seperti baca tulis, bentuk dan waktunya sebaiknya mereka sendiri yang menentukan.
Sekolah formal bisa belajar dari pendidikan adat. Keterlibatan keluarga, belajar lewat praktik nyata, dan keteladanan orang dewasa adalah hal yang bisa dihadirkan di sekolah mana pun, misalnya lewat kegiatan kokurikuler yang berbasis kearifan lokal.
Kunjungan ke Baduy perlu diarahkan menjadi kunjungan belajar, bukan sekadar rekreasi. Selama libur Natal dan Tahun Baru lalu, kawasan Baduy dikunjungi 7.259 wisatawan, dan banyak rombongan datang dari sekolah serta perguruan tinggi. Menjelang libur akhir tahun ini, sekolah dan kampus yang membawa rombongan sebaiknya membekali peserta dengan pemahaman tentang aturan adat, agar kunjungan menjadi ruang belajar yang saling menghormati.
Masyarakat Baduy mengajarkan bahwa pendidikan tidak selalu berwujud gedung, seragam, dan ijazah. Pendidikan adalah cara sebuah masyarakat mewariskan nilai agar generasi berikutnya tahu siapa dirinya. Dari Baduy kita belajar bahwa sekolah adalah salah satu jalan menuju pendidikan, tetapi bukan satu-satunya.
Liza Dwi Eftiza Khairunniza, Dosen Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar; Kandidat Doktor Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia
